reformasi intelijen indonesia Options
reformasi intelijen indonesia Options
Blog Article
While in the Soekarno era, the problem to the intelligence Group was Along with the BKI coordination process at the extent of institutional Management (like the Head with the Lawyer Standard’s Office and also the Military Leadership) who weren't Energetic in complex coordination pursuits. In exercise, leaders often appoint officials not skilled for making direct choices or of low rank. Consequently, BKI, which was established depending on Government Regulation no. 64 of 1958, was only a lot less than a 12 months outdated. President Soekarno then formed BPI by means of Govt Regulation no.
” (an intelligence agent who only can frighten the public by demonstrating their identities) even now connected to our intelligence agents should improve.
Jika Intelijen Negara mengetahui informasi tentang seseorang atau kelompok yang mengancam negara maka sebaiknya berkoordinasi dengan penegak hukum untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Cara-cara yang lebih cerdas dan menghargai hak asasi manusia dalam koridor pencarian informasi bagi user harus diterapkan dalam metode kegiatan/operasi inteijen.
Isu dalam Reformasi Intelijen Indonesia perlu dikaji lebih mendalam oleh para pemangku kepentingan. Mereka menilai pentingnya mengidentifikasi ancaman dengan cepat dan akurat untuk memastikan keamanan negara. Penguatan fungsi intelijen harus dilakukan dengan serius.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus mampu menyentuh situs web kebijakan politik. Seringkali karena kebutuhan politik rahasia intelijen harus dibongkar dan dibeberkan secara umum. Hal ini akan menurukan moral insan intelijen.
’) or Twin-purpose of Armed Forces in the Republic of Indonesia which was delivered in 1958 and afterwards adopted through the Soeharto administration. This idea is a means for ABRI not to be below civilian Manage, but concurrently not to dominate so that it will become a armed forces dictatorship. On 17 Oct 1952, Nasution [and Normal Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in military services affairs, and aimed the cannon muzzle with the palace.
’) or Twin-conduct of Armed Forces of one's Republic of Indonesia which was despatched in 1958 and later adopted while in the Soeharto administration. This idea is a method for ABRI not to be underneath civilian Regulate, but at the same time to not dominate ensuring that that it ends in becoming a armed forces dictatorship.
The entire process of drafting the regulation on intelligence proposed in the 1998 reform package deal was callous. There were pluses and minuses concerning the require for this legislation, plus the draft proposed by The federal government was heavily criticized. Nevertheless, the draft furnished the regulation enforcement authority to intelligence equipment with unique powers in civilian strategic intelligence operations.
Peran aktif akademisi, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong reformasi intelijen yang lebih adaptif dan demokratis.
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.